Rekonsiliasi Fiskal (Laba Fiskal & Laba Akuntansi)

A. PENGERTIAN REKONSILIASI FISKAL
Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPH Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan  (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal). Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Rekonsilisasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan Komersial disebut juga Laba Akuntansi sedangkan Laporan Fiskal disebut juga Laba Fiskal. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan  fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

Jika suatu entitas (Wajib Pajak) harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, maka disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga, dan uang juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Menurut Bambang Kesit (2001), untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:
 1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial.
 2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis.
 3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporang keuangan bisnis.

Rekonsiliasi Fiskal
Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menetapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.


B. PENYESUAIAN FISKAL, BEDA PERMANEN DAN TEMPORER
Fiskus menggunakan istilah Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP. 141/PJ./2004. Berikut penjelasannya :
1. Koreksi Positif
Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial.
Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain :
a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.
c. Biaya yang diakui lebih kecil.
d. Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
e. Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

2. Koreksi Negatif
Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial.
Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif anatar lain :
a. Biaya yang diakui lebih besar.
b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
c. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.

Untuk keperluan akuntansi pajak penghasilan, kita mengenal juga bentuk lain dari koreksi fiskal yakni Beda Tetap (Permanen) dan Beda Waktu (Temporer).
1. Beda Tetap (Permanen)
Adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan Standar Akuntansi Keuangan yang bersifat permanen. Artinya penghasilan atau biaya yang demikian tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Contoh: pemberian kenikmatan/ natura kepada karyawan, sumbangan, biaya jamuan makan, pendapatan bunga, pembayaran dividen.

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (taxable income).

Beda tetap terdiri dari :
a. Menurut akuntansi merupakan beban, menurut pajak penghasilan tidak dapat dibiayakan atau tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (non deductible expenses), diatur pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000.
b. Menurut akuntansi merupakan pendapatan, menurut pajak penghasilan bukan merupakan objek PPh atau dikenakan PPh Final, diatur pada Pasal 4 ayat (3) huruf a UU No. 17 Tahun 2000.
c. Menurut akuntansi bukan merupakan pendapatan, menurut pajak penghasilan merupakan objek PPh misalnya hibah yang tidak memenuhi Pasal 4 ayat (3 dan 2) UU No. 17 Tahun 2000.
d. Menurut akuntansi bukan merupakan beban, menurut pajak penghasilan dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal, misalnya penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang menyelanggarakan pembukuan.

2. Beda Waktu (Temporer)
Adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Contoh : penyusutan aktiva tetap, pengakuan terhadap piutang dan persediaan.

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi.

Beda waktu terdiri dari :
a. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
b. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
c. Penyisihan kerugian piutang (allowance for bad debts)
d. Penyisihan kerugian persediaan
e. Penyisihan pesangon
f. Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga
g. Penyisihan potongan penjualan dan sebagainya.

Tag :

No comments:

Post a Comment